Forum IKU Awal Baik Bagi Stabilitas Kesbangpol

Kab, Bandung Barat – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, S. Ip, M. Si menghadiri acara Forum Perangkat Daerah. Yang bertajuk Penyelarasan Indikator Kinerja Umum (IKU) Bidang Kesbangpol Se-Jawa Barat dalam rangka Optimalisasi Penyusunan Renstra 2023-2027. Di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/2/2022).

Kab, Bandung Barat, ETERNITYNEWS.co.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, S. Ip, M. Si mengapresiasi perhelatan Forum Perangkat Daerah. Yang bertajuk Penyelarasan Indikator Kinerja Umum (IKU) Bidang Kesbangpol Se-Jawa Barat dalam rangka Optimalisasi Penyusunan Renstra 2023-2027. Hal itu merupakan starting poin yang bagus dalam menyiapkan perencanaan program serta pencapaian target IKU. Khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat.

“Kami apresiasi undangan yang di berikan kepada Komisi I yang kedua. Kami juga mengapresiasi capaian yang telah di lakukan Kesbangpol Jabar bahwa penyelenggaraan acara ini. Dengan melakukan kajian bersama sebagai siklus kebijakan publik. Ada agenda yang utama yaitu pemilu nasional serentak dan pilkada serentak pada tahun yang sama,” Ujar Bedi. Di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/2/2022).

Dia menyebut, peristiwa tersebut belum pernah di alami dalam perjalananan pemilu khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, Jabar sebagai wilayah provinsi yang strategis berbatasan dengan ibukota harus mengantisipasi memiliki ‘roadmap’ dalam kontestasi politik seperti ini. Semua unsur sedang berkontestasi, terkecuali unsur ASN, TNI dan Polri.

“Tetapi bahwa unsur yang tidak berkontestasi dalam politik tersebut ada yang sedang di percaya menjadi penjabat kepala daerah. Karena itu, harus menjadi muatan bagaimana proyeksi program di tahun 2023 agar bisa di antisipasi. Dan di sikapi secara transpatan serta obyektif, ” katanya.

Sebagai langkah awal antisipasi, tambah dia, DPRD mengusulkan perda inisiatif tentang pendidkan pancasila dan wawasan kebangsaan. Di mana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholder terkait. Untuk menjalin kerjasama dalam mengakses program dan sebagainya baik bersifat horisontal maupun secara vertikak. Misalnya lintas dinas untuk ASN guru-guru dengan Dinas Pendidikan. Secara praktis sesungguhnya sudah di lakukan dan DPRD akan menyediakan payung hukumnya melalui perda inisiatif tersebut.

“Contoh lainnya ialah Deradikalisasi di lingkungan ASN dengan BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Juga pentahelix dengan lembaga vertikal seperti pertahanan dan keamanan. Ada juga Kodam, Polda atau lembaga yang terkait dengan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Demikian juga dengan kalangan kampus, Bedi menegaskan, termasuk kalangan pesantren bahkan kalangan pegiat ekonomi. Karena stabilitas politik sedikit banyaknya mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Itu akan menjadi legitimasi dimana kebijakan ini sudah lebih dahulu di terapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal ini, DPRD akan mengaplikasikan dengan adanya penguatan di bidang teknologi informasi. Kekuatan dunia maya saat ini sangat luar biasa. Bahkan bisa juga berdampak pada kesatuan bangsa dengan propaganda politik yang bersifat radikal.

“Kami akan meniru yang baik dari DIY yang sudah di sahkan gubernur dan DPRD Yogyakarta. Bedanya kita akan memperbaiki dan menitikberatkan pada sektor teknologi informasinya juga. Karena interaksi yang paling besar terjadi di dunia maya termasuk ancaman kesatuan bangsa. Sehingga Diskominfo memiliki piranti imunitas gangguan kesatuan bangsa,” tandasnya.

Rina .
Sumber :
Humas DPRD Jabar,
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat,