Retribusi Diprediksi Naik 1.000 Persen, Pemkot Kaji Kebijakan Parkir Berlangganan

KOTA BANDUNG, ETERNITYNEWS.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji kebijakan penerapan parkir berlangganan di Kota Bandung. Hal ini sebagai upaya strategi untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli Daerah melalui retribusi parkir.

Untuk itu Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengintruksikan, Dinas Perhubungan (Dis hub) Kota Bandung. Untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan parkir berlangganan tersebut.

“Kalau berbicara potensi parkir seharusnya kita mempunyai target pendapatan yang luar biasa. Saya minta Dis hub maksimalkan strategi untuk bagaimana kita mewujudkan rencana penerapan parkir berlangganan,” kata Ema saat menjadi Pembina Apel Mulai Bekerja. Di Balai Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.

Ema menilai, apabila parkir berlangganan tersebut di berlakukan maka akan meningkatkan potensi pendapatan parkir lebih dari 1.000 persen.

“Karena parkir berlangganan ini menurut saya akan mendongkrak mungkin diatas 1.000 persen kalau serius. Karena jumlah kendaraan roda empat dan dua di Kota Bandung itu luar biasa,” kata dia.

Data menunjukan jumlah kendaraan di Kota Bandung untuk roda empat mencapai 500 ribu kendaraan. Sedangkan untuk roda dua mencapai 1,7 juta kendaraan.

“Nanti kalau kita konversi misalnya roda empat 200 ribu per tahun. Kemudian 50-100 ribu per tahun untuk roda dua sudah jelas ada angka kasar sudah 200 milyar potensi retribusi dari parkir,” katanya.

Ema menyebut potensi retribusi ini harus sangat di manfaatkan. Menurutnya, dengan penambahan pendapatan maka dapat di manfaatkan pemerintah untuk menggulirkan berbagai program.

“Tentunya ini satu peluang yang sangat luar biasa, saya minta di bahas serius oleh Dis hub. Karena ini jadi bagian strategi yang signifikan pada saat kita ingin mendongkrak pendapatan,” ujarnya.

“Pada hakekatnya ini untuk kepentingan kebutuhan belanja untuk urusan wajib layanan dasar maupun urusan wajib non layanan dasar. Termasuk juga ada tugas lain yang biasa di berikan oleh pemerintah pusat, provinsi yang di laksanakan oleh pemerintah kota,” imbuhnya.**

Wawat S.