DPRD Dukung Penuh Upaya Penuntasan Konflik Pertanahan di Jawa Barat

Caption : Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan saat menghadiri Focus Group Dis cussion (FGD) Desk 2. Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung. Rabu (12/4/2023).

Kota Bandung, ETERNITYNEWS.co.id — DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan. Yang di miliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.

Hal tersebut di ungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan. Usai menghadiri Focus Group Dis cussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat. Di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).

Menurut Hasim, melalui FGD ini di harapkan dapat melahirkan solusi-solusi untuk menuntaskan permasalahan. Atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.

“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa di fasilitasi untuk di carikan solusinya. Terutama konflik-konflik pertanahan baik yang di miliki oleh BUMN maupun BUMD. Yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar di mana tanah itu berada” ujar hasim.

Pihaknya mendukung penuh, di lakukannya FGD seperti dan di harapkan kedepan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak. Yang selama ini mengalami permasalahan soal pertanahan.

“Saya juga sangat mendukung forum-forum FGD seperti ini yang bisa kedepannya mempertemukan juga di antara para pihak. Terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi. Terkait dengan konflik yang di hadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama. Di lahan-lahan yang di kelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD” kata Hasim.

Selain itu Hasim pun berharap, melalui FGD yang telah di gelar ini semua permasalahan pertanahan. Khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat di selesaikan.

“Saya berharap pasca forum ini ada progress atau Langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan,”  pungkas Hasim.

Suryana
Sumber: Humas DPRD Jabar,
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat,
Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, SE. ., M.Si