Pembagian Program CB – CBP Beras 10 kg/ KPM Harus Bayar Infaq

Indramayu, eternity news.co.id

Pembagian Beras bantuan pangan dari pemerintah pusat, seharusnya mendapatkan pelayanan yang prima, bukan di jadikan ajang cari kesempatan bagi oknum yang memanfaatkan guna mengutip uang apa pun dalih atau alasanya, masyarakat kalangan bawah atau dibilang kurang mampu selalu menjadi sasaran yang kurang mengenakan, hal ini terkait dengan program pemerintah Cadangan Beras(BP-CBP) yang dikelola oleh Bulog yang disalurkan melalui kantor pos , program ini merupakan salah satu program sesuai Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah, per KPM mendapatkan 10 kg / bulan dengan gratis akan tetapi harus bayar infak.

Dan ironisnya lagi ada yang dapat tapi tidak diberikan namun setelah protes baru diberikan, hal ini terjadi di desa sumbermulya kecamatan Haurgeulis kabupaten Indramayu jawabarat.

Konfirmasi dengan beberapa masyarakat desa sumbermulya blok cinini mengatakan” memang betul tiap kali kami mengambil beras dari program pemerintah harus membayar infak.(29/02/2024).

menambahkan keluh kesah dari masyarakat emang tidak besar (relatif) akan tetapi yang jadi pertanyaan kami buat apa uang infak itu ternyata tidak ada kejelasan, selain itu kalau mau ambil beras, harus KK nya yang sudah barcode apabila tidak dapat bagiannya dan yang paling ditanyakan adalah kenapa yang dapat tapi sementara ditahan setelah protes baru dikasihkan. Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk meluruskan yang tidak benar serta kasih efek jera kepada oknum petugas/ pamong desa yang tidak amanah” terangnya.

Penjelasan dari Maryono penjabat Kuwu desa sumbermulya menyatakan” kami tampung keluhan dari masyarakat itu terkait infak belum tahu sama sekali apalagi di alokasikan buat apa, tentang KPM yang masih belum mengunakan KK yang barcode tidak masalah berjalan saja jangan sampai menjadi hambatan atau beban masyarakat, maka dengan adanya informasi ini walaupun kami belum lama menjabat maka akan melakukan evaluasi mana tidak benar atau kurang benar supaya bertindak sesuai aturan jangan asal hal ini demi pelayanan yang baik terhadap masyarakat” terangnya.
penulis
( Sarjo Pranoto/ kasnadi)
Editor : Opik kumis