Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2023

Acara tersebut di ikuti oleh perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Banjar, Ketua DPRD dan Wakilnya. Serta Sekda dan para  Asda,  Kepala Bappeda Kota Banjar, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota daerah perbatasan dan para Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder di Kota Banjar.

Wali Kota  mengatakan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Banjar Tahun 2023, merupakan agenda tahunan. Dalam menjalankan Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD. Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, DAN RKPD.  Pada aturan tersebut yaitu pada Pasal 80 Ayat 1 termaktub bahwa Rancangan Awal RKPD. Di bahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah Dan Pemangku Kepentingan Dalam Forum Konsultasi Publik untuk Memperoleh Masukan Dan Saran Penyempurnaan.

“Tujuan dari acara konsultasi publik ini  adalah untuk menjaring aspirasi pemangku  kepentingan pada tahap awal untuk menghimpun aspirasi. Dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kota Banjar Tahun 2023.

Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD, sebelum di laksanakannya Musrenbang Kecamatan  dan Musrenbang RKPD Kota Banjar,” katanya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Penyusunan RKPD Kota Banjar Tahun 2023. Ini merupakan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)  Pemerintahan Kota Banjar Tahun 2018-2023.

“Dalam rangka mengupayakan pencapaian Visi Pemerintah Kota Banjar oleh karenanya penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat, erta mampu menjawab  permasalahan. Dan tantangan yang di hadapi Pemerintah Daerah  secara cepat, tepat dan prosedural.

Melalui konsultasi publik ini di harapkan rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat di telaah dan di pertajam bersama-sama dalam forum ini. Untuk menuju fokus/tema pembangunan pada Tahun 2023 yaitu ‘Mencapai Daerah Yang Maju Dan Unggul’,” katanya.

Selain itu sebagaimana Amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 Dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Di laksanakan Bersama-sama Antar Seluruh Perangkat Daerah Dan Pemangku Kepentingan, Sehingga Terjadi Sinkronisasi Antara Dokumen Rancangan Awal RKPD Dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. “Kami berharap dapat tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota, rancangan awal RKPD Kota Banjar Tahun 2023.

Pelaksanaan konsultasi publik ini di harapkan menjadi media bagi penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,” tuturnya.

RKPD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD), RKPD juga menjadi pedoman. Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Apalagi adanya MCP KPK (MONITORING CENTRE FOR PREVENTION) mendorong daerah untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran. Sehingga proses ini harus kita pastikan berjalan sesuai tata waktu dan aturan yang berlaku. “Saya berharap melalui forum diskusi ini, akan ada masukan dan saran positif serta konstruktif dari peserta Forum Konsultasi Publik. Sebagai bahan bagi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, dan pada akhirnya hasil konsultasi publik RKPD Tahun 2023 mampu mensinergikan berbagai program. Kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kota Banjar,“ tutupnya.

Febriandhi.